Birokrasi Pendidikan Indonesia
LATAR BELAKANG
Birokrasi, sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk maju dari keterpurukan yang diderita oleh bangsa kita saat ini. Sesuatu yang akan membawa rakyat pada kesejahteraan apabila birokrasi itu sendiri dapat berjalan pada koridor yang tepat. Saat ini birokrasi yang sudah terbina oleh pemerintahan kita merupakan birokrasi yang sangat jauh dari apa yang diharapkan. Suatu yang seharusnya menjadi tumpuan rakyat yang pada kenyataannya pada saat ini hanya banyak dipandang negatif oleh banyak mata. Dalam Birokrasi pendidikan di Indonesia masih banyak lubang yang harus ditambal, suatu yang harus di pandang penting oleh pemerintah karena dari segi pendidikanlah muncul generasi Indonesia yang makin dewasa, cerdas, dan mampu berpola pikir maju. Pendidikan yang dikatakan wajib untuk para generasi penerus seadanya tidak sesuai dengan perealisasian yang diharapkan. Menjadi dewasa, cerdas berpendidikan dan matang sendiri pada dasarnya adalah hak asasi manusia pada umumnya.
MASALAH
Tidak adanya pergerakan yang jelas oleh pemerintah atas pendidikan di Indonesia.
LANDASAN TEORI
Pendidikan dalam arti luas adalah segala kegiatan pembalajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan berlangsung disegala jenis,bentuk dan tingkat lingkungan hidup yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri individu. Dengan kegiatan pembelajaran seperti itu, individu mampu mengubah dan mengembangkan diri menjadi semakin dewasa, cerdas dan matang. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit, pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan meteri organisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam system pengawasan dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan belajar seperti itu dilaksanakan didalam lembaga pendidikan sekolah. Tujuan utamanya adalah pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus dan kecakapan merakit system tekhnologi. Pelaku pendidikan itu sendiri adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah (dibawah otorisasi pemerintah) dalam suatu system integral yang disebut tripartite pendidikan. Fungsi dan peran tripartite pendidikan adalah menjembatani pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat secara luas. Tujuannya, agar aspirasi pendidikan yang tumbuh dari setiap keluarga dapat dikembangkan didalam kegiatan pendidikan sekolah, untuk kemudian dapat diimplementasikan didalam kehidupan masyarakat luas. Karena rumitnya birokrasi, banyak masalah yang menyangkut pendidikan sulit untuk terselesaikan. Sebagai contoh dalam pengajuan perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang diajukan oleh sekolah-sekolah kepada pemerintah yang sangat jarang direalisasikan. Tak adanya respon dari pemerintahan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
PEMBAHASAN
Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki alokasi dana yang rendah terhadap pendidikan, hal ini yang menyebabkan rendahnya kemampuan pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi batas kualitas pendidikan. Hal inilah yang membedakan kualitas pendidikan pada Negara berkembang dengan Negara maju. Para birokrasi pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah memberikan perhatian terhadap pendidikan,tetapi yang dimana perhatian tersebut tidak terasakan efeknya. Secara faktual fasilitas dan sarana pendidikan memburuk, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan rendah, fasilitas pembelajaran tidak memadai, penerapan strategi belajar mengajar tidak memadai, dan kualitas lulusan tidak mempunyai daya saing yang memadai. Dampak dari salah satunya adalah bagi generasi muda potensial memandang guru dan tenaga kerja kependidikan merupakan bukan sesuatu yang menjanjikan karena tidak memberikan jaminan kesejahteraan. Oleh karena itu generasi yang merasa memiliki kemampuan dan kecerdasan yang memadai tidak memilih jabatan sebagai guru ataupun tenaga kependidikan sebagai pilihan. Hal ini menggambarkan kemerosotan dari segi kualitas sumber daya manusia pendidik yang cukup memprihatinkan. Suatu kebobrokan total apabila kita pandang pendidikan yang tak terperhatikan oleh pemerintah juga dari kualitas tenaga kependidikan yang jauh dari cukup untuk berperan pada dunia pendidikan itu sendiri.
KESIMPULAN
Birokrasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya. Karena birokrasi pada hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan public.
Akan sangat berjalan efektif untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia apabila kesemerautan birokrasi dapat di luruskan dan dibereskan.
Birokrasi pendidikan Indonesia memerlukan pembenahan dalam melakukan tugasnya dalam penataan kependidikan di Indonesia. Diperlukannya sikap keprihatinan dan kepedulian atas dunia pendidikan yang saat ini jauh dari kata cukup.
SARAN
Sudah sejak lama birokrasi berjalan dengan berbagai permasalahan. Membuat Negara ini dapat berjalan dengan baik dari segi pendidikan sangat dibutuhkan karena dari dunia pendidikanlah muncul generasi yang cerdas, matang, dan berpola pikir maju. Evaluasi kedalam di perlukan untuk melakukan perubahan agar menciptakan Indonesia yang lebih dewasa dan maju.
